SEJARAH SINGKAT PRODI ILMU PEMERINTAHAN
Nama Prodi |
: Ilmu Pemerintahan |
Berdiri
|
: Tahun 1968
|
Alamat
|
: Gedung Kuliah Bersama (GKB) Lantai Enam Kampus III UMM
|
E-mail
|
|
Blog
|
Jurusan
Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu jurusan yang ada dalam lingkup Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang berdiri pada
tahun 1986 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 0502/O/1516. Semula jurusan ilmu pemerintahan menampung
alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN-Malang) yang ingin memperoleh
gelar sarjana S1. Oleh karena itu jurusan ilmu Pemerintahan semula diarahkan
untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada dalam lingkup pemerintahan. Jurusan Ilmu
Pemerintahan membekali mahasiswa dengan keilmuan dan keterampilan yang
komprehensif di bidang kepemerintahan.
Dalam
perkembangannya, jurusan ilmu pemerintahan tidak hanya diarahkan pada
penyediaan sarjana-sarjana yang akan mengisi jabatan pemerintahan saja,
melainkan terbuka untuk jabatan di luar pemerintahan, seperti misalnya di dunia
politik (partai politik), LSM (lembaga Swadaya Masyarakat, swasta (perusahaan)
maupun di dunia jurnalistik (wartawan).
Perkembangan
kehidupan politik dan pemerintahan pasca reformasi yang ditandai dengan semakin
meningkatkan peran partai politik di semua lini, memungkinkan partai
politik tumbuh dan berkembang hampir di seluruh pelosok tanah air bahkan di
desa-desa. Disamping itu penerapan desentralisasi dan otonomi daerah telah
memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat
setempat. Oleh karena itu maka setiap daerah akan semakin banyak
membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya terampil, namun juga memiliki
akhlak yang mulia, serta ditunjang dengan kapasitas dan kualitas keilmuan yang
tinggi di bidang politik dan pemerintahan daerah.
Untuk
menjawab kebutuhan daerah akan ketersediaan sumber daya manusia, yang
terampil dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kehidupan politik dan
pemerintahan yang demokratis di daerah, maka jurusan ilmu pemerintahan
mengundang putera-putera daerah untuk bergabung dengan jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Malang.
Dengan
menempati kawasan yang luas dan berada di lokasi strategis di tengah-tengah
antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta ditunjang dengan
suasana kota Malang yang sejuk, memungkinkan terciptanya suasana belajar di
Jurusan Ilmu Pemerintahan tidak hanya kondusif, tetapi juga menyenangkan. Selain
itu, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM memiliki staf pengajar yang
berkualifikasi profesor, doktor dan master, mulai 1968 jurusan ilmu
pemerintahan telah melahirkan sarjana yang professional yang dibutuhkan baik
oleh institusi publik maupun privat. Banyak alumni jurusan ilmu pemerintahan
yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran
pemerintahan, baik pemerintahan pusat, propinsi, maupun pemerintah
kabupaten/kota hingga di jajaran pemerintahan desa dan kelurahan.
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
Visi
Menjadikan
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan Islam yang
unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan untuk mendukung
terwujudnya Good Governance.
Misi
Menyelenggarakan
pendidikan untuk Mengembangkan pola piker, wawasan, dan keterampilan Mahasiswa
dibidang ilmu
Pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan daerah (local government)
Mengembangkan riset dan kajian ilmu pemerintahan dan ilmu politik untuk mendukung terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
Menyelenggarakan
pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat sipil (civil society).
Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TCI).
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan pemerintahan yang berakhlak mulia.
Tujuan
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang bertujuan
untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana ilmu politik yang memiliki
kualifikasi:
1.
Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar keterampilan di bidang Pemerintahan
dan Politik.
2.
Mampu mendeskripsikan kenyataan praktis, terkait dengan bidang kajian
Pemerintahan dan Politik secara komprehensif dan akurat.
3.
Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan dan Politik.
4.
Mewujudkan kehidupan berdemokrasi melalui pemberdayaan masyarakat sipil (civil society).
5.
Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai
ilmuawan dan praktisi Ilmu Pemerintahan.
Kompetensi Program Studi dan Peta Kurikulum Berdasarkan
Kompetensi.
Agar
visi, misi, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik perlu ditetapkan
kompetensi dan Peta Kurikulum Berdasarkan Kompetensi. Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP UMM membagi kompetensi kedalam tiga bagian, diantaranya:
1. Kompetensi Utama. Adalah kompetensi
yang menekankan pada kemampuan berbahasa Asing, retorika, meneliti dan
menganalisa, manajerial dan kepemimpinan, dan entrepreneurship.
2. Kompetesi Unggulan. Mewujudkan
kemampuan menyusun dan mengevaluasi kebijakan public, bernegisiasi, Public speaking,
Analisa Politik Lokal, dan mendesign arah kebijakan pemerintahan daerah dalam
mewujudkan konsep Good Governance.
3. Kompetensi Spesifik. Memiliki moral
dan akhlak yang mulia sebagai wujud pengmalan nilai- nilai islam.
PETA KURIKULUM BERDASARKAN
KOMPETENSI
KOMPETENSI
|
KURNAS
|
KUR.
PRODI
|
Utama:
|
||
1.
Kemampuan Berbahasa
Asing |
ESP
I dan ESP II
|
|
2.
Kemampuan Menulis
|
Bahasa
Indonesia Ilmiah
|
|
3.
Kemampuan Meneliti
dan Menganalisis |
Pengantar
Statistik Sosial,
Metode
penelitian Sosial,
Metodologi
Ilmu Politik dan
Pemerintahan |
Analisa
Kekuatan Sosial Politik
|
4.Kemampuan
Public
Speaking |
Dasar-dasar
logika, Bahasa
Indonesia
Ilmiah
|
Filsafat
Ilmu
|
5.
Kemampuan Leadership
dan Manajerial |
Azas-azas
Manajemen,
Organisasi
dan Manajemen Pemerintahan
|
Sistem
Informasi Manajemen, Manajemen Konflik dan Konsensus, Manajemen Sumber Daya
Manusia, Manajemen Pelayanan Publik.
|
6.
Enterpreneurship
|
Azas-azas
Manajemen,
Sistem
Ekonomi Indonesia,
Politik
Pertahanan
|
Investasi
dan Pengembang Ekonomi Lokal, Perpajakan, Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat (PMM)
|
Unggulan:
|
||
1.
Kemampuan menyusun
dan mengevaluasi kebijakan Publik |
Kebijakan
Publik, Sistem
Pemerintahan
Indonesia,
Birokrasi
Indonesia,
Sistem
Politik Indonesia,
Sistem
Ekonomi Indonesia,
hubungan
Pusat Daerah,
Politik
Pertahanan
|
Perencanaan
Pembanguna Daerah, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Analisa Kekuatan
Sosial Politik, Negara dan Masyarakat Sipil, Perbandingan Sistem Politik dan
Pemerintahan, Perpajakan, Sistem Penganggaran Pemerinatahan
|
2.
Kemampuan menganalisis
Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah |
Sistem
Sosial Budaya
Indonesia,
Sistem
PemerintahanRI,
Sistem
Politik
Indonesia,
Hubungan
Pusat Daerah,
Kebijakan
Publik
|
Kelembagaan
Politik Lokal Indonesia, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Teori Desentralisasi, Urban Politics, Investasi dan
PEngembangan Ekonomi, Lokal, Analisa Kekuatan Sosial Politik, Negara dan
Masyarakat Sipil, Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan, Demokrasi dan
HAM
|
3.
Kemampuan Bernegosiasi
|
Sistem
Kepartaian dan
Pemilu
Indonesia
|
Proses
Legislatif, Manajemen Konflik dan Konsensus
|
4.
Kemampuan Public Speaking
|
Dasar-dasar
Logika,
Bahasa
Indonesia Ilmiah
|
Filsafat
Ilmu
|
Spesifik:
|
||
Memiliki
moral dan akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Islam.
|
Pendidikan
Agama, Pendidikan Kewarganegaraan
|
Pendidikan
Agama : AIK I, AIK II, AIK III, dan AIK IV, Pemikiran Politik Islam.
|
PERKEMBANGAN
PRAKTIKUM DI LABORATORIUM IP
B.1.
Perkembangan Penyelenggaraan Mata Kuliah Praktikum
Empat
tahun terakhir ini mata kuliah praktikum ilmu pemerintahan mengalami
perkembangan sebagai berikut :
Tahun
Akademik
|
Jumlah
Mata Kuliah Praktikum
|
Jumlah
Mata Kuliah yang di praktikumkan
|
Nama
Mata Kuliah
|
2002/2003
|
8
MK
|
2
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
2.
Org. Manajemen Pemerintahan
|
2003/2004
|
8
MK
|
3
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
2.
Org. Manajemen Pemerintahan
3.
Sistem Kepartaian dan Pemilu
|
2004/2005
|
8
MK
|
6
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
2.
Org. Manajemen Pemerintahan
3.
Sistem Kepartaian dan Pemilu
4.
Perubahan Sosisal & Dinamika Pemerintahan
5.
Sistem Pemerintahan Desa
6.
Pendapatan Daerah
|
2005/2006
|
8
MK
|
8
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
2.
Org. Manajemen Pemerintahan
3.
Sistem Kepartaian dan Pemilu
4.
Perubahan Sosisal & Dinamika pemerintahan
5.
Sistem Pemerintahan Desa
6.
Pendapatan Daerah
7.
Metodologi Ilmu Pemerintahan
8.
Publik Policy (Kebijakan Pemerintahan)
|
2007/2010
|
8
MK
|
8
MK
|
1.
Organisasi manajemen Pemerintahan
2.
Sistem Informasi Manajemen
3.
Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan
4.
Perpajakan
5.
Sistem Kepartaian dan Pemilu RI
6.
Public Policy
7.
Metodologi Ilmu Pemerintahan
|
B.2.
Perkembangan SDM (Instruktur dan Asisten)
a.
Perkembangan SDM Laboratorium
Untuk
menopang pelaksanaan praktikum dibutuhkan instruktur dan asisten yang memadai,
Dosen pengampu mata kuliah dan beberapa dosen yang ditunjuk oleh jurusan
bertindak sebagai instruktur dibantu mahasiswa senior yang terseleksi sebagai
asisten, adapun perkembangan SDM yang mengelola praktikum adalah sebagai
berikut :
Tahun
Akademik
|
Mata
Kuliah yang di praktikumkan
|
Nama
Mata Kuliah
(Semester)
|
SDM
(Instruktur
dan Asisten)
|
2002/2003
|
2
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
(Ganjil)
|
2
Orang Instruktur
6
Asisten
|
2.
Org. Manajemen Pemerintahan
(Genap)
|
2
Orang Instruktur
6
Asisten
|
||
2003/2004
|
3
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
(Ganjil)
|
2
Orang Instruktur
6
Asisten
|
2.
Org. Manajemen Pemerintahan
(Genap)
3.
Sistem Kepartaian dan Pemilu
(Genap)
|
3
orang instruktur
6
orang asisten
|
||
2004/2005
|
6
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
(Ganjil)
2.
Perubahan Sosial dan Dinamika
Pemerintahan (Ganjil)
|
4
orang instruktur
8
Orang Asisten
|
3.
Org. Manajemen Pemerintahan
(Genap)
4.
Sistem Kepartaian dan Pemilu
(Genap)
5.
Sistem Pemerintahan Desa
(Genap)
6.
Pendapatan Daerah (Genap)
|
6
orang instruktur
12
Asisten
|
||
2005/2006
|
6
MK
|
1.
Sistem Informasi Manajemen
(Ganjil)
2.
Perubahan Sosial dan Dinamika
Pemerintahan (Ganjil)
3.
Metodologi Ilmu Pemerintahan
(Ganjil)
4.
Publik Policy / Keb.Pemerintahan (Ganjil)
|
4
orang instruktur
12
Orang Asisten
|
5.
Org. Manajemen Pemerintahan
(Genap)
6.
Sistem Kepartaian dan Pemilu
(Genap)
7.
Sistem Pemerintahan Desa
(Genap)
8.
Pendapatan Daerah (Genap)
|
6
orang instruktur
12
Asisten
|
||
2007-2010
|
8
MK
|
1.
Organisasi manajemen Pemerintahan
2.
Sistem Informasi Manajemen
3.
Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan
4.
Perpajakan
5.
Sistem Kepartaian dan Pemilu RI
6.
Public Policy
7.
Metodologi Ilmu Pemerintahan
|
b.
Rekrutmen dan Pengembangan SDM Laboratorium
Setiap
dua semester terjadi rotasi asisten, asisten yang kurang aktif dan asisten yang
tidak bersedia untuk menjadi asisten diganti dengan asisten baru dari mahasiswa
yang berminat melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Laboratorium ilmu
Pemerintahan. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi asisten antara lain :
a). Minimal mahasiwa IP semester IV; b). Sudah menempuh mata kuliah prakatikum
SIM dan OMP; c) dapat mengoperasikan SISDASAT, Excel, Microsoft Word, sehingga
jumlah asisten di Laboratorium IP perpaduan antara yang lama dengan
asisten yang baru sebanyak-banyaknya 12 orang.
Untuk
menambah kemampuan asisten dalam melakukan tugas praktikum dilaksanakan hal-hal
sebagai berikut :
-
Workshop yang menghadirkan Dosen pengampu mata kuliah atau praktisi sesuai
dengan bidang mata kuliah praktikum
-
Diskusi kelompok
-
Memberikan wawasan dan praktek tentang penguasaan proses belajar mengajar.
-
Evaluasi mingguan - berkenaan dengan pelaksanaan Praktikum.
B.3.
Perkembangan sarana prasarana praktikum
Sarana
penopang praktikum di laboratorium Ilmu Pemerintahan semakin baik, karena mulai
semester Genap tahun 2003/2004 komputer di Laboratorium Ilmu Pemerintahan
telah diganti dengan komputer yang lebih memadai setara dengan pentium 4,
berjumlah 17 unit yang dihubungkan secara line dilengkapi dengan sistem
informasi data strategis (SISDASAT) dan data base mengenai struktur organisasi
pemerintahan di seluruh Jawa Timur, Daerah Dalam Angka, Pemilu 2004,
selain itu juga dilengkapi 2 printer, 1 scanner dan 1 CD RW untuk memback up
data yang diperlukan oleh Lab.
Satu
unit yang tersedia juga dihubungkan dengan internet sehingga dapat digunakan
untuk mengakses data yang diperlukan oleh Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Dari
17 unit komputer, 15 unit digunakan untuk praktikum sedangkan 2 unit digunakan
untuk layanan administrasi.
Lab.
IP juga memiliki tempat seminar (Round Table) yang berguna bagi
mahasiswa untuk: 1) Melaksanakan seminar proposal bagi mahasiswa yang
meyelesaikan tugas akhir; 2) Tempat mahasiswa membaca skripsi, referensi, dan
data-data lain yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir; 3). tempat
Workshop dan tempat berdiskusi untuk memperdalam materi praktikum oleh
asisten, 4). Tempat breafing Instruktur dan asisten kepada kelompok-kelompok
peserta praktikum yang akan terjun ke lapang; 5). Tempat rapat dalam
rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi praktikum.
B.4.
Panduan Praktikum ( Modul )
Untuk
memudahkan proses praktikum idealnya setiap mata kuliah praktikum di
laboratorium ilmu pemerintahan harus dilengkapi dengan modul atau buku panduan,
sampai sekarang modul yang tersedia adalah Sistem Informasi data Strategis
(Sisdasat) untuk mata kuliah SIM dan OMP dan Panduan praktikum untuk mata
kuliah Pendapatan daerah, Metodologi Ilmu Pemerintahan dan Sistem Kepartaian
dan Pemilu dalam tahap penyelesaian dan Penggandaan.
Sedangkan
untuk mata kuliah praktek lapang (mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, Publik
Policy, dan Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan) teknis pelaksanaannya
adalah dosen Pengampu mata kuliah memberi penugasan kepada mahasiswa secara
berkelompok untuk melakukan kunjungan lapang dan melakukan survey terhadap
suatu praktek pelaksanaan kerja institusi pemerintahan tertentu dengan memberi
TOR , Instrumen survey, dan panduan pembuatan laporan sebagai bahan
kelengkapannya.
B.5.
Jadwal Praktikum.
Dengan
ruangan dan Sarana terbatas dengan semakin banyaknya mata kuliah yang
dipraktikumkan maka jadwal praktikum di laboratorium perlu diatur secara lebih
efisien satu mata kuliah tidak mungkin dilakukan praktikum selama dua atau
tiga bulan, tetapi di atur hanya satu bulan saja konsekuensinya jika tatap muka
dalam praktikum dilakukan 8 kali pertemuan maka satu minggu terjadi 2 kali
pertemuan tatap muka baik oleh instruktur maupun asisten. Sedangkan untuk
praktikum lapang proses persiapan dan pelaksanaannya diatur dalam satu bulan
setelah Midle test.
B.6.
Peserta Praktikum dan Pembentukan Kelompok Praktikum
Meskipun
trend mahasiswa Ilmu Pemerintahan selama empat tahun ini mengalami
penurunan, tetapi peserta praktikum dari semester ke semester mengalami
peningkatan hal ini sejalan dengan semakin banyaknya mata kuliah yang di
praktikumkan, oleh karena itu dalam pengelolaan praktikum peserta
perlu di bagi menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan kapasitas ruang
dan jumlah komputer.
Dosen
pengampu mata kuliah dan asisten membagi mahasiswa peserta praktikum menjadi
beberapa kelompok, satu kelompok tidak boleh melebihi 15 orang
sesuai dengan kapasitas komputer yang tersedia, Semester genap tahun
akademik 2005/2006 dari empat mata Kuliah praktikum pengelompokan peserta
praktikum dilakukan sebagai berikut :
No
|
Mata
Kuliah Praktikum
|
Semester
|
Jumlah
Kelas
|
Jumlah
Mahasiswa
|
Jumlah
Kelompok
|
1
|
OMP
|
II
|
2
|
76
|
9
|
2
|
Sistem
Informasi Manajemen
|
III
|
2
|
113
|
15
|
3
|
Public
Policy (Kebijakan Pemerintahan)
|
III
|
2
|
85
|
9
|
4
|
Pendapatan
Daerah
|
IV
|
2
|
63
|
7
|
5
|
Sistem
Pemerintahan Desa
|
IV
|
3
|
119
|
4
|
6
|
Perubahan
Sosial dan Dinamika Pemerintahan
|
V
|
2
|
86
|
10
|
7
|
Metodologi
Ilmu Pemerintahan
|
V
|
3
|
151
|
16
|
8
|
Sistem
Kepartaian dan Pemilu RI
|
VI
|
2
|
109
|
18
|
Situs : http://pemerintahan.umm.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar